Negara India merupakan negara republik atau dikenal dengan sebutan Republic of India. Negara India ini memiliki wilayah seluas 3.287.263 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1,2 milyar jiwa bahkan lebih.

Negara ini memiliki ibu kota yang cukup populer yaitu kota New Delhi. Kepercayaan yang dianut oleh negara india secara dominan mayoritas masyarakatnya adalah penganut agama Hindu, namun tak menutup kemungkinan sebagian diantaranya adalah penganut kepercayaan lain.

Sampai saat ini, negara India telah memiliki 28 negara yang termasuk ke dalam negara bagian, negara ini juga termasuk kedalam 7 bagian teritori negara yang menjadi sebuah kesatuan dengan bentuk negara federasi. 7 teritori tersebut di dalamnya yaitu Aunachal Pradesh, Assam, Bihar, Adhara Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Goa, Haryana, Jharkhand, Jammu, Himashal Pradesh, dan Kashmir, kemudian masih banyak negara bagian lainnya.

Negara ini memiliki bentuk bahasa yang cukup unik dan sangat beragam meskipun terbentuk dalam satu negara, namun secara nasional, negara India menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Hindi.

Bentuk dan sistem pemerintahan India ini adalah demokrasi parlementer, dengan pemerintahan multipartai yang sangat kuat. Pada tahun 1950-an, India akhirnya menyetujui konstitusi parlemen dengan isi konstitusi yang dibuat memiliki isi konstitusi, yaitu berupa penetapan negara India sebagai uni negara bagian dan juga dicetuskan sebagai negara federal yang didalamnya terdapat 22 negara bagian. Isi konstitusi ini merupakan sebagian ide sumbangan atau masukan dari negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris (UK).

Pemerintahan India sebagian besar kekuasaan dijalankan oleh badan eksekutif oleh kabinet yang secara kerjanya dibantu oleh Perdana Menteri dan juga Mahkamah Agung yang bertugas sebagai badan pengadilan tertinggi atau disebut sebagai yudikatif. Untuk setiap negara bagian India menetapkan gubernur sebagai salah seorang peminpin negara bagian tersebut dan sistem pemilihannya langsung ditunjuk oleh presiden sebagai kepala negara. Sementara itu, presiden dan wakil presiden sebelumnya juga telah dipilih oleh badan legislatif pusat kenegaraan atau dewan pemilih.

Meskipun India telah beberapa kali mengganti sistem pemerintahannya, namun hal tersebut demi mendapatkan sistem pemerintahan yang tepat untuk menguasai dan menjaga kemakmuran rakyatnya yang berjumlah lebih dari 1,2 milyar jiwa.

Negara India mengalami beberapa kali perubahan bentuk dan sistem pemerintahan, hal ini juga dikarenakan adanya perbedaan agama, dimana mayoritas agama yang dianut adalah agama Hindu, sementara agama lainnya menjadi minoritas, sehingga pada tahun 1947 terjadi perdebatan yang menyebabkan perpecahan menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan yang beranggapan bahwa perbedaan agama antara Hindu dan Islam tidak dapat dipersatukan. Dan pada akhirnya, India menetapkan sistem pemerintahan dengan bentuk sistem sekuler dan juga demokratis.

Bentuk dan sistem pemerintahan India memang seringkali mendapatkan banyak respon perihal perdebatan dan akibat adanya komunalisme agama, namun hal tersebut masih bisa tetap berjalan dengan damai hingga saat ini.

Konstitusi India (bahasa Inggris: Constitution of India) merupakan konstitusi terpanjang di dunia yang memuat 395 pasal dan 8 lampiran. Konstitusi India disetujui oleh Majelis Konstituante pada tanggal 26 November 1949 dan mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 1950. Pemberlakuan Konstitusi India tersebut menandai Hari Republik.

Sebagian besar Konstitusi India tersusun dari ideologi Barat, namun banyak menekankan suara hati menurut masyarakat yang egaliter, dan lebih penting lagi memusatkan pemerintahan negeri itu.

Salah satu contoh pasal yang ada di dalam konstitusi India adalah sebagai berikut:

Menurut Mahkamah Agung India, hak untuk memperoleh pendidikan mengalir dari Pasal 21 Konstitusi India yang memuat tentang perlindungan untuk hidup dan kebebasan pribadi. Isi dan parameternya harus dideterminasikan dan tidak terlepas dari Pasal 41 yang menjamin hak untuk bekerja, bersekolah, dan pertolongan umum di berbagai kondisi. Pada Pasal 45 juga ditegaskan pendidikan gratis dan wajib untuk setiap anak hingga umur 14 tahun. Pengadilan Tinggi telah menyatakan bahwa pasal-pasal dari Konstitusi India tersebut dapat dilaksanakan oleh Negara Bagian baik melalui pendirian lembaga pendidikan, mendanai, memperkenalkan dan/atau mencarikan afiliasi untuk menyediakan lembaga pendidikan lainnya.

Perkara Uni Krishnan dan Perkara Mohini Jain merupakan dua perkara yang seringkali menjadi rujukan dalam hal ini. Perkara Uni Krishanan berbeda dengan Perkara Mohoni Jain, dimana dalam perkara tersebut hak untuk memperoleh pendidikan merupakan subyek yang dibatasi oleh kapasitas ekonomi dan pembangunan negara bagian.

Setelah bertahun-tahun diputusnya perkara penting ini, situasi menjadi tidak sederhana untuk dipecahkan. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan UU Amandemen Konstitusi (amandemen ke-68) pada tahun 2002 dengan menambahkan Pasal 21A. Pasal tersebut secara lengkap dapat dibaca sebagai berikut, “The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state mau, by law, determine”.

Ketentuan atas hak untuk memperoleh pendidikan menjadi terkedala untuk mememuhi ekspektasi semula ketika realitas di lapangan menunjukkan hal lain, khususnya realita terhadap masalah kemiskinan.

Situasi di India dan seluruh perekonomiannya yang masih dan sedang berkembang yaitu memerangi kemiskinan, di mana terus menjadi akar sejarah perkembangan India. Kemiskinan melahirkan kemiskinan. Mata rantai dari kemiskinan adalah dengan meniadakan ratusan ribu anak-anak untuk memperoleh pendidikan.

Progres suatu negara bergantung juga pada pembangunan dari populasinya. Pendidikan merupakan senjata utama untuk mencapai hal yang sama. Bagaimanapun juga, penyebaran buta huruf di India akan terus berlanjut jika pemerintah tidak mengalirkan dana yang cukup untuk menjalankan lembaga-lembaga pendidikan miliknya.

Setelah lima dekade dari kemerdekaannya, lebih dari 50% dari anak-anak mengalami putus sekolah. Jenis kelamin menjadi salah satu dari pembedaan yang signifikan dari buta huruf, di mana terkarakteristik oleh nilai dan sistem patriarki yang sangat kuat. Tingkat melek huruf mendekati angka 64% untuk laki-laki dan 39% untuk perempuan. Pendidikan adalah suatu nilai dari masyarakat yang berbudaya dan rendahnya mutu pendidikan menjadi salah satu alasan utama dari kejahatan yang sulit untuk ditoleransi.

Oleh karenanya, analisa terhadap Konstitusi India menguatkan adanya eksistensi pasal-pasal mengenai pemberian hak kepada setiap individu untuk mendidik dirinya sendiri. Pasal 45 menggambarkan ketentuan atas pendidikan gratis dan wajib bagi anak-anak.

Negara harus berupaya keras untuk menyediakan pendidikan gratis dan wajib untuk anak-anak hingga mereka berumur 14 tahun dalam jangka waktu sepuluh tahun dari permulaan Konstitusi tersebut. Konsistensi terhadap posisi pasal tersebut lebih menekankan kewajiban negara daripada daripada orang tua. Undang-undang Wajib Pendidikan yang telah disahkan di 14 Negara Bagian dan 4 Wilayah Kesatuan menyisahkan persoalan implementasi akibat tekanan sosial-ekonomi yang menyebabkan anak-anak jauh dari sekolah.

Indian Penal Code (IPC, Hindi: भारतीय दण्ड संहिता, Urdu-in-devanagari: ताज़ीरात-ए-हिन्द ) adalah peraturan hukum pidana yang berlaku di seluruh India termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, yang dahulu disebut dengan nama Ranbir Penal Code (RPC). Peraturan ini diterapkan terhadap setiap kejahatan yang dilakukan oleh warga negara India dimanapun baik di wilayah India maupun di atas kapal laut berbendera India maupun pesawat udara India.

Rancangan peraturan pidana India ini dibuat oleh Komisi Hukum Utama (First Law Commission) yang diketuai oleh Lord Macaulay. Hukum ini mengacu pada hukum Inggris dan juga berasal dari pengembangan "Penal Code" Perancis dan dari Livingstone's Code of Louisiana. Rancangan ini mengalami revisi dibawah Sir Barnes Peacock, Kepala Departemen Kehakiman, serta hakim di Pengadilan Tertinggi Calcutta yang juga merupakan anggota Dewan Legislatif (Legislative Council), yang merupakan lulusan fakultas hukum pada tahun 1860, sayangnya Macaulay tidak keburu melihat hasil karyanya dituangkan sebagai undang-undang.

Indian Penal Code mulai berlaku pada tahun 1862 pada masa Kemaharajaan Britania dan beberapa kali secara teratur mengalami perubahan. 

Indian Penal Code juga digunakan oleh Pakistan dan Bangladesh, yang dahulunya merupakan bagian dari wilayah Kemaharajaan Britania. Juga diadopsi oleh bekas otoritas kolonial Inggris di Birma, Srilanka, Malaysia, Singapura dan Brunei.